Pulau Mentawai terancam gempa dan tsunami

Jakarta, Kominfo Newsroom -– Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mewaspadai kemungkinan akan adanya gempa yang berpotensi terjadinya tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dengan perkiraan gelombang laut akan mencapai tujuh hingga 10 meter.

''Kami belum bisa memrediksi waktu yang pasti kapan gempat dan tsunami itu akan terjadi. Namun apabila dilihat dari informasi dan sejarah masa lalu, diprediksi akan terjadi pada 200 hingga 250 tahun lagi. Kami tekankan, ini tergantung pada kompleksitas yang ada di bawah perut bumi,'' kata Deputi Bidang Ilmu Kebumian LIPI, Dr Ir Hery Harjono saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (6/10).

Menurutnya, data tersebut diperoleh dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan berbagai alat teknologi yang canggih, mulai dari informasi yang dihasilkan oleh GPS (global postioning system), hingga sejarah masa lalu gempa bumi di Indonesia.

Salah satu kesimpulannya menghasilkan prediksi bahwa di daerah Mentawai telah ada penguncian dari gempa-gempa sebelumnya pada tahun 1977 dan tahun 1833, sehingga menimbulkan deposito energi yang sampai sat ini belum lepas.

''Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti masyarakat, tapi hasil penelitian ini harus benar-benar diwaspadai, mengingat pada sejarah masa lalu, hal ini menjadi kenyataan,'' tegasnya.

Daerah yang akan terimbas tsunami, sangat mungkin adalah Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatra Selatan. Berdasarkan resiko ini, katanya, pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah harus dapat mengantisipasinya sejak dini.

Sementara itu Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI, Prof. Dr. Ir. Jan Sopaheluwaken, MSc, menekanan, sudah saatnya masyarakat belajar rasional dalam menyikapi bahaya bencana dengan melihat bencana dari segi manajemen resiko dan bukan hanya dari kerawanan saja.
s
''Karena bagaimanapun kenyataannya bahwa secara geografis, bencana, khususnya gempa, akan terus mengintai wilayah Indoneisa,'' katanya.

Menurutnya, semua pihak harus dapat mengetahui resiko dari bencana yang frekuensinya rendah namun dampaknya tinggi, dan apa yang harus diperbuat oleh pemerintah pusat, pemda, sektor-sektor, komunikasi, LSM, keluarga, sampai ke tingkat individu.

''Sehingga dapat merekayasa sistem perekonomian baru yang berbasiskan pada kesiap-siagaan terhadap bencana yang berangkat dari probabilitas terjadinya bencana di Indonesia,'' katanya. (T.wd/ysoel)

endonesia.com (6 Oktober 2009)